Siaran Berita PP GMKI: Dua Tahun Kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla

20 Oct 2016 03:49:48 || Penulis:PENGURUS PUSAT


JAKARTA, GMKI.OR.ID - Dua tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla belum memperlihatkan hasil memuaskan. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, (GMKI) Sahat Marthin Sinurat menilai, Nawacita yang menjadi program andalan Jokowi justru hasilnya masih mengecewakan, khususnya tentang Kesehatan.

Kasus Vaksin palsu, kata Sahat, menjadi contoh buruk bagi evaluasi program kesehatan. Menurutnya, fenomena vaksin palsu bukan sekedar kasus pidana atau perdata.

"Masalah vaksin adalah masalah dasar bagi generasi bangsa. Bagaimana bangsa ini kedepan nantinya, jika sejak lahir anak-anak Indonesia sudah tidak tervaksinasi dengan benar. Jika Jokowi tidak tegas dan tidak serius, maka, sama saja Presiden membiarkan generasi bangsa ini tidak tumbuh sehat," kata Sahat di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Salah satu persidangan vaksin yang ditangani PN Jakarta Timur, belum menemui titik temu. Walau Hakim Ketua, Novrry Tammy telah memerintahkan untuk melakukan mediasi kepada keluarga sebagai Penggugat dan RS, Kemenkes dan BPOM sebagai Tergugat, namun mediasi gagal. Keterbukaan dari Rumah Sakit (RS) Harapan Bunda terkait data asli waktu dan jumlah anak-anak penerima vaksin juga tidak dipenuhi. Padahal poin ini yang menjadi tuntutan korban.

Bukan hanya RS, Kementerian Kesehatan dan BPOM sebagai pengawas sebenarnya juga tidak dapat berbuat banyak dalam kasus vaksin palsu.

"Penanganan kasus Vaksin palsu ini terkesan sangat lambat. Di kasus berbeda yang menjerat Irnawati, Mirza, dan Sutarman sebagai tersangka pembuat vaksin palsu, tidak menyentuh para sponsor atau pemodal," tutur Sahat.

Tak hanya soal vaksin palsu, Sahat juga menilai Jokowi - JK juga belum bisa menyelesaikan masalah fasilitas kesehatan yang mahal dan rumit. Bahkan, ditambahkan Sahat, fasilitas kesehatan yang murah dan dekat tidak dirasakan bagi masyarakat di daerah pinggiran khususnya daerah timur Indonesia.

"Presiden seharusnya memeriksa langsung tentang fasilitas kesehatan masyarakat seperti di Papua, Maluku dan daerah-daerah lainnya. Apakah Puskesmas di sana terjangkau secara jarak oleh masyarakat ? Yang kita takutkan, jangan sampai pasien kritis terlambat menerima penanganan medis," tambah Sahat.

Jokowi dan Revolusi Mental Pegiat Sosial seperti mendapat "angin surga" ketika mendengar revolusi mental Jokowi yang dua tahun lalu didengungkan. Namun ukuran perkembangan revolusi mental belum bisa diukur ke arah yang menggembirakan.

"Dalam catatan kita, kita masih ingat apa yang dikatakan Jokowi untuk mencapai revolusi mental adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Namun, terjadinya penahanan sepihak yang dilakukan oleh Polri terhadap Pdt. Sugianto di Lampung, menandakan terjadi pembangkangan terhadap Revolusi Mental yang diinginkan Presiden," tutur Sahat.

Pendeta Sugianto hanya salah satu contoh korban dari revolusi mental yang tidak diurus oleh Jokowi. Dia ditangkap karena melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat tani yang melawan penindasan dan pembodohan oleh pengusaha dan penguasa.

Kasus yang dialami Pdt. Sugianto memperlihatkan, aparatur penegakan hukum belum mentalnya belum revolusi, anehnya Presiden membiarkan. "Seharusnya jika presiden melihat jeli di Provinsi Lampung, masalah masyarakat dan perusahaan dalam sengketa lahan, tidak menimbulkan korban kesewenangan dari aparat hukum, tutur Sahat.

"Bahkan dari informasi yang kami terima, sudah ada 7 korban jiwa akibat konflik tersebut dari tahun 1993," tambah Sahat.

Selain itu juga, Sahat menyebutkan pendidikan yang tidak merata masih terlihat jelas. Menurut Sahat, pendidikan belum hadir di daerah-daerah tertinggal. Menurutnya, ada kecenderungan bagi guru-guru yang berstatus Aperatur Sipil Negara enggan ditugaskan ke daerah tertinggal.

"Laporan dan study teman-teman yang ada di daerah, pendidikan yang berkualitas dan merata belum hadir di tengah-tengah masyrakat di Timur Indonesia. Ketersediaan tenaga pendidik tidak mencukupi. Seperti enggan guru-guru PNS ditugaskan ke daerah tertinggal," ujar Sahat.

Terakhir, Sahat akan menginstruksikan kepada seluruh cabang se Indonesia akan terus melakukan kritik terhadap janji-janji Jokowi. "Ini cara kita mengenang perayaan kemenangan Jokowi-JK," tegas Sahat.