Risalah Diskusi: Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

14 Aug 2017 23:44:47 || Penulis:PENGURUS PUSAT


Perempuan harus di Lindungi dan dijamin hak-haknya, termasuk Perempuan Pekerja Rumah Tangga.

Seringkali kita menyebut PRT (Pekerja Rumah Tangga) dengan sebutan “pembantu”. Defenisi pembantu itu sendiri adalah orang yang membantu (dirumah), dan seharusnya tidak bekerja. Namun kenyataannya, dilihat dari waktu, upah dan ketentuan pekerjaan, mereka (PRT) bekerja lebih dari pekerja pada umumnya.

Sekitar 6,5 juta orang dari jumlah profesi di dunia ini adalah PRT, dan 83% adalah perempuan (5,3 juta orang). Sebagian besar berada di Asia dengan jumlah 60% dari total populasi. Di Indonesia sekitar 4,4 juta orang adalah berprofesi sebagai PRT, dan 74% adalah perempuan (3,2 juta orang). 

PRT disebut bukan pekerjaan karena tidak ada kontrak kerja ataupun ijazah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Umumnya dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak adanya lapangan pekerjaan formal, sehingga bagi sebagian orang tidak ada pilihan lain, selain menjadi PRT. Faktor ini menyebabkan PRT sangat rentan terhadap kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial sehingga hidup dalam situasi pekerjaan yang tidak layak.

Di Indonesia PRT kurang mendapat perhatian dan perlindungan secara hukum. Meskipun terikat kepada berbagai hukum perjanjian internasional yang menyediakan perlindungan umum terhadap para PRT, produk-produk hukum Indonesia saat ini tidak menyediakan perlindungan khusus yang menjamin hak PRT. Sebagai contoh, Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendiskriminasi PRT karena UU ini tidak mendefinisikan PRT sebagai pekerja atau menyediakan PRT perlindungan yang sama dengan para pekerja lainnya. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT, meski merupakan sebuah langkah maju, tidak menjawab masalah pembatasan jam kerja yang masuk akal seperti jaminan upah yang memadai bagi suatu standar hidup yang layak, definisi yang jelas atas waktu istirahat dan perlindungan lainnya.
PRT rentan mengalami kekerasan karena lingkungan pekerjaannya berada didalam rumah yang cenderung tertutup. Ditambah dengan lemahnya hukum yang melindungi profesi PRT karena tidak diakui sebagai tenaga kerja serta penindasan yang dialami karena PRT umumnya dilakoni oleh perempuan. 

Kekerasan yang kerap terjadi dapat mengancam keselamatan jiwa bahkan tidak jarang yang mendapatkan multi-kekerasan, mulai dari penganiayaan, pelecehan, penyekapan, dan upah tidak dibayar. 
Saat terjadi kekerasan, vonis dari kasus PRT menggunakan UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibatnya pelaku kekerasan akan mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perlakuan yang diterima PRT. 

Dalam logika berfikir, PRT adalah tamu, yang tidak termasuk kedalam anggota keluarga. Kejanggalan kebijakan di Indonesia justru terjadi di kalangan pengambil  keputusan yang menyebakan semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang sebagian besarnya adalah Perempuan.

Nasib yang tengah dihadapi oleh PRT ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Keberadaan mereka adalah perjuangan untuk bangkit dari jurang kemiskinan yang semakin hari semakin parah. Mereka adalah komunitas manusia yang termarginalkan. 

Berbagai persoalan dihadapi komunitas ini, yaitu :
a. Upah Rendah
b. Ketiadaan Standar Jam Kerja
c. Ketiadaan Jaminan Sosial, Asuransi Kesehatan, dan Tunjangan Lainnya
d. Kekerasan Fisik dan Seksual yang dialami oleh PRT
e. Pembatasan Kebebasan dan Akses untuk Mendapatkan Informasi
f. Ketiadaan Organisasi 

Pekerja Rumah Tangga.
Upaya-upaya serius mesti dilakukan oleh berbagai pihak secara simultan dan komprehensif. Upaya yang dilakukan harus mampu menjawab kepelikan permasalahan PRT untuk mendapatkan hak-hak dan aksesnya. Kita bersama-sama dan mengajak semua pihak melakukan advokasi PRT, antara lain: (1), Kampanye, (2). Legislasi, dan (3). Pengorganisasian.