Refleksi Kemerdekaan, GMKI Gelar Diskusi Publik Bertajuk "Sudahkah Indonesia Merdeka"

19 Aug 2017 12:29:07 || Penulis:PENGURUS PUSAT


JAKARTA- Selasa, 15 Agustus 2017 Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI ) menggelar diskusi Publik Refleksi Kemerdekaan dengan Tema “ Sudahkah Indonesia Merdeka “ bertempat di Sekretariat PP GMKI, Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat.

Dalam diskusi berdurasi kurang lebih 90 menit yang dihadiri oleh masyarakat dan mahasiswa ini,  banyak membahas tentang situasi dan kondisi bangsa Indonesia di Usia 72 Tahun. Apakah Negara sudah Merdeka seutuhnya dan makna perayaan 17 Agustusan untuk setiap tahun, dan patut bahwa dibedah dari  sudut pandang yang beragam yaitu dari sudut Pandang Hukum, Pendidikan, Pemuda dan Mahasiswa.“ 

Turut hadir sebagai narasumber pada acara diskusi public tersebut, Kandidat Doktor Sahat Sinaga, SH membedah Indonesia merdeka dari sudut pandang Hukum, Jhontoni Tarihoran, SPdk berbicara kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang pendidikan, dan Alan Singkali, SE menyampaikan materi sisi peran dan kemerdekaan Indonesia dari sudut pandangan Pemuda dan Mahasiswa, dan dipandu Saddan Sitorus (Seketaris Fungsi Aksi dan Pelayanan PP GMKI).

Dalam pemaparanya, Sahat Sinaga yang sekaligus merupakan Notaris itu menyampaikan bahwa kondisi bangsa ke 72 Tahun seharusnya sudah sejahtera dan tidak tertindas oleh penegakan  hukum yang ada pada negeri ini. Kehadiran negara belum sesuai dengan tujuan konstitusional.

“Konsep Negara jelas, bahwa Hukum itu adalah Panglima dinegara ini, lalu kok masih masih banyak masalah hukum yang terjadi?”. Kasus masalah tanah dan masyarakat masih kerap terjadi bahkkan sampai adanya terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, pemerintah jelas belum berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat, lalu kemerdekaannya dimana?” Kata Sahat.

Bukan hanya itu saja, ditambahkan sahat, bahwa Hukum dan Kekuasaan itu harus seimbang. Masih banyak keadilan hukum belum tersosialisasi dengan baik, dan orang awam menjadi bulan-bulanan penguasa. Penyuluhan hukum itu penting, sehingga tidak adalagi anggapan dan pernyataan setiap orang bahwa hukum  Indonesia lemah dan tidak tegas dalam menegakkan keadilan. Justru performan bangsa harus dijalankan sesuai dengan amanah UUD’45, karena konsep negara hukum adalah harus memahami Pancasila seutuhnya dan mengamalkannya.

Sahat Sinaga juga menyingggung SKB 2 menteri yang dikeluarkan pemerintah tidak relevan dan merugikan pemeluk agama yang diakui Negara. 

“Apa ceritanya kalau persoalan bangun rumah ibadah harus persetujuan dari agama dan atau orang lain, relevansinya dimana, ini Negara hukum dan memiliki masyarak yang majemuk, seharusnya dalam keberagaman inilah masyarakat hidup saling berdampingan dan menghormati, bukan yang seperti yang dimaksud oleh SKB tersebut, hasilnya perselisihan dan perpecahan”, Jelasnya.

Selanjutnya, Jhontoni Tarihoran merupakan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara menjelaskan, bahwa kemerdekaan yang dirasakan dalam dunia pendidikan masih butuh akses dan pemerataan, karena budaya pendidikan sejatinya dimulai dari lingkungan dan mewakili  kebiasaan adat istiadat. Menurut BPAN kurikulum yang disediakan pemerintah bukan solusi, ini justru ancaman.

“Tidak serta merta jugakan pendidikan yang diatur oleh negara saja yang di terapkan pada anak didik, bagi kami di pendidikan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara itu ancaman yang paling besar, kurikulum yang diatur negara tidak mewakili keanekaragaman budaya yang dimiliki negara, pendidikan kita terdegradasi, bahasa asing menjadi lebih berharga ketimbang bahasa ibu. Pendidikan adat saat ini harus diperkuat karena banyak manfaat yang bisa kita ambil, bahwa selain memperkuat jati diri kita sebagai cinta tanah air, juga akan kearifan lokal sekaligus meminimalisir potensi masalah.” Ujar Jhontoni.

Dia juga mengkritisi pendidikan di desa-desa tidak berkembang secara signifikan itu disebabkan minimnya kesadaran akan putra-putri daerah untuk menetap untuk membagikan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang tinggal didesa. Sudah jarang ada ditemui orang desa yang mau kembali untuk menerapkan pengetahuan dan pengalamannya selama kuliah, bahkan sudah lebih nyaman dengan suasana baru. Sejarah bisa hilang jika hal ini dilakukan secara terus menerus oleh generasi bangsa, mengaburkan sejarah pendidikan, hilangkan bukti sejarah kebangsaaan, dan putuskan hubungan simbiosismutualisme adat.

Lanjut dengan sisi lain permasalahan bangsa, yaitu Pemuda dan Mahasiswa, Alan Singkali menjelaskan, teknologi sangat mempengaruhi semangat juang para pemuda dan mahasiswa,nilai-nilai perabadan mulai tergerus dan kaum milenial sudah berkembang pesat, serta perguruan tinggi di jauh dari semangat nasionalisme.

“Jika ditanya hari ini mana semangat pemuda dan mahasiswa saat ini, kenapa tidak bergeming? Jawabnya sangat muda bahwa pertarungannya adalah mengakui bahwa aktivitas mahasiwa saat ini tidak sama dengan kondisi dengan mahasiswa tahun 66 dan 98, ada ragam faktor. Bahwa salah satunya tentang nasionalisme dan jumlah mahasiswa dikampus tidak menjadi jaminan untuk tetap berada pada jalur aktivis yang ikut serta dalam menyuarakan suara perjuangan atau ketidakadilan, kaum milenial merebak dan melemahkan pergerakan, seharusnya jika dipahami manfaat  teknologi adalah senjata keberagaman (basis) untuk mencapai sebuah perubahan kearah yang lebih baik lagi.” Tutup Alan. 

Ibu Tarigan yang merupakan masyarakat Simalingkar A – Medan, Sumatera Utara menyampaikan, permasalahan yang kami alami adalah penggusuran dari tanah sendiri yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PTPN II. Sementara tanah yang kami pergunakan sejak tahun 1999 sudah menjadi tanah masyarakat adat yang telah disepakati oleh pihak pemerintah Medan, PTPN II dan masyarakat Simalingkar A dalam sebuah keputusan dan perjanjian.

"Dalam HGU yang diterbitkan sejak 2009, tidak ada pemberitahuan dari pemerintah dan PTPN II kepada masyarakat. Kenapa sekarang mereka memberitahukan secara tiba-tiba dengan menurunkan alat-alat berat untuk merusak tanaman kami. Tanah ini kami pergunakan untuk bertani dan merupakan sumber utama dalam menyambung hidup kami, dan biaya sekolah anak-anak", tutur Ibu Tarigan. 

“Sekarang kami hadir di Jakarta ini adalah untuk menyampaikan persoalan ini ke Komnas HAM, karena kami tidak lagi dapat perhatian dari pemerintah Sumatera Utara. Dimana kemerdekaan yang kami rasakan dari negara ini?”, sambung Ibu Tarigan.

Oleh : Saddan Sitorus (Sekfung Aspel PP GMKI)


 



Baca Juga