GMKI Nilai Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Belum Layak Beroperasi.

12 Nov 2017 15:38:51 || Penulis:PENGURUS PUSAT


MEDAN - Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu – Sei rampah dan Medan – Binjai - Seksi Helvetia - Semayang - Binjai yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Jumat (13/10/2017) sangat kami apresiasi karena baru kali ini ada jalan tol terpanjang di Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan kemajuan pembangunan disegi infrastruktur, tutur Swangro Lumbanbatu yang merupakan Koordinator Wilayah I SUMUT-NAD Pengurus Pusat GMKI.

 

“Namun kami menilai jalan Tol Medan-kualanamu-Tebing Tinggi masih belum layak beroperasi, karena masih banyak beberapa hal yang harus diselesaikan oleh Menteri PUPR,” sambung Swangro di sela-sela tinjauan lapangan pada hari minggu (05/11/2017). 

 

Tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan dalam tol tersebut masih rendah karena tidak lengkapnya pembatas di tepian jalan, tidak adanya tempat istirahat dan pelayanan lainnya disepanjang jalan tol. Apalagi jalan tersebut lebih dari 50 Km. 

 

“Artinya perencanaan dan penyusunan teknis, pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2005 tentang jalan Tol,” tegas Swangro yang juga Mahasiswa Pascasarjana Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan Wilayah di Universitas Sumatera Utara.

 

Swangro menambahkan, bila kita membaca dan memahami bersama Peraturan Menteri PU No 19/PRT/M 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Jalan, maka harus melengkapi sistim drainase, tempat pemasangan utilitas, sistim penerangan jalan umum, dinding penahan tanah dan saluran tepi jalan. Namun yang terjadi dilapangan kurang sesuai dengan peraturan ini. 

 

Peresmian jalan tol ini terkesan terlalu dipaksakan oleh pemerintah pusat karena masih banyak kekurangan yang harus di penuhi. Bahkan ketika kita mau menuju rute Kualanamu - Tebing Tinggi dan Rute Binjai - Kualanamu belum bisa beroperasi dengan yang kita harapkan. Padahal yang kita pahami bersama bahwa ketika sudah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, seharusnya tidak ada kekurangan lagi. 

 

Kami tidak tahu apakah Presiden Jokowi sudah melihat ini semua atau sudah adakah laporan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara,” tutur Swangro.

 

Seharusnya Gubernur Sumatera Utara Dr.H. Erry Nuradi, Msi meninjau langsung keadaan jalan tol tersebut yang dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara Terkesan diam. Padahal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah bekerja semaksimal mungkin dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara.

 

“Kami meminta supaya Menteri PUPR memperhatikan dan secepatnya menyelesaikan pekerjaan jalan tol ini dari kekurangan yang dapat mengancam kenamanan dan kenyamanan pengendara yang melintasi jalan tol tersebut,” tutup Swangro.